Twitter akan Membuka Kantor Perwakilan Lokal di Turki

0
22

Platform media sosial untuk mempekerjakan perwakilan untuk mematuhi undang-undang media sosial yang baru.

BERITATURKI.COM, Istanbul – Twitter menerima persyaratan untuk menunjuk perwakilan lokal di Turki sebagai bagian dari undang-undang media sosial baru yang berlaku pada Oktober 2020, menurut seorang pejabat tinggi Turki pada Sabtu (20/03/2021).

“Sangat menyenangkan melihat Twitter akan memenuhi kewajiban hukum tanpa menerapkan sanksi untuk mengurangi bandwidth lalu lintas internet,” cuit Omer Fatih Sayan, wakil menteri transportasi dan infrastruktur Turki.

Setelah Twitter pindah, tidak ada jaringan media sosial yang gagal menunjuk perwakilan kecuali Pinterest, katanya. Dia mengatakan perwakilan penting untuk menghilangkan pelanggaran hukum.

Turki meminta platform media sosial yang diakses lebih dari 1 juta kali setiap hari di negara itu untuk menunjuk perwakilan lokal.

Tahun lalu, Turki memberlakukan denda 40 juta lira Turki ($ 5,43 juta) masing-masing di beberapa platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter dan YouTube karena tidak mematuhinya.

Facebook, VKontakte (VK), YouTube, TikTok, LinkedIn dan Dailymotion telah memutuskan untuk menugaskan perwakilan lokal.

Turki akan membatasi bandwidth platform yang melanggar persyaratan hingga 90% dan melarang perusahaan yang berbasis di Turki untuk memasang iklan di platform tersebut.

Pada bulan Januari, Turki mulai menerapkan larangan iklan untuk Twitter, Periscope, dan Pinterest. Raksasa media sosial yang menunjuk perwakilan lokal setelah sanksi akan mendapat 75% dari denda dan pencekalan dihapuskan dan bandwidth dipulihkan.

Pernyataan Twitter

Mengatakan bahwa Twitter berkomitmen untuk melindungi dan mempertahankan internet terbuka, perusahaan tersebut mengatakan telah memutuskan untuk menerima permintaan Turki.

“Dalam upaya berkelanjutan kami untuk menyediakan layanan kami di Turki, kami telah meninjau dengan cermat Undang-Undang Internet yang baru-baru ini diubah,” katanya.

Dikatakan juga bahwa Twitter akan tetap transparan tentang permintaan dari pemerintah dan penegak hukum.

“Twitter didirikan atas dasar kebebasan berekspresi, dan kami menghormati hak universal orang-orang untuk mengekspresikan pandangan mereka secara online,” tegasnya.

Hukum media sosial

Sebagai bagian dari undang-undang, perusahaan media sosial harus menanggapi permintaan pemerintah dalam bahasa Turki dan harus menjawab permintaan terkait hak pribadi dan privasi dalam waktu 48 jam.

Platform juga harus menerbitkan laporan tengah tahunan tentang tingkat respons mereka terhadap permintaan tersebut.

Jejaring sosial yang tidak mematuhi perintah pengadilan untuk menghapus konten ilegal akan dikenakan hukuman, menurut hukum.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mewajibkan perusahaan media sosial mengambil tindakan untuk menyimpan data pengguna yang berbasis di Turki di dalam negeri.

Sumber : Anadolu Agency

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here