[ANALISIS] Turki Pasca 30 Tahun Perang Dingin, Diantara 2 Blok

1
88

Krisis S-400 telah memicu perkembangan dalam spektrum politik internasional yang telah meningkatkan peran pentingnya, Turki didorong untuk menemukan keseimbangan dalam hubungan diplomatiknya dengan AS dan Rusia.

Oleh : Şeyma Nazli GÜRBÜZ*

BERITATURKI.COM, Ankara- Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi pemulihan hubungan dengan Rusia dalam diplomasi Turki, dengan kedua negara bekerja sama di berbagai bidang dan entah bagaimana berhasil mengatasi perbedaan inti mereka dalam perspektif tentang masalah regional. 

Hubungan Turki dengan AS, bagaimanapun, cukup terjal dan dipenuhi oleh kerikil berbatu, disebabkan oleh hambatan yang terus muncul, menghentikan anggota NATO untuk mencapai aliansi solid yang mereka inginkan. Bisa dibilang, 2020 telah menjadi tahun yang klimaks di mana faktor dualitas dalam hubungan internasional Turki ini mencapai puncaknya, ketika Ankara meningkatkan upaya untuk menjaga hubungan yang mapan dengan kedua belah pihak, itu mencapai keseimbangan antara keduanya, lebih dari 30 tahun sejak berakhirnya era Perang Dingin yang terkenal.

Pada tanggal 18 Mei 2020 lalu, selama puncak gelombang pertama pandemi, ilmuwan politik Prancis Dominique Moisi menulis sebuah artikel untuk Institute Montaigne berjudul “Coronavirus: Sebuah Fenomena Besar Pemisah Sejarah.”

“Perang Dunia Kedua telah menyebabkan Perang Dingin. Sementara Perang melawan virus korona/Covid-19 memberikan dorongan yang spektakuler, pada Perang Dingin Kedua, dengan memecah belah manusia lebih banyak lagi di mana perang melawan epidemi justru dapat menyatukan mereka,” kesimpulan tulisan Moisi, ia menggarisbawahi bahwa “The Second Cold War” akan kembali menjadi pembahasan politik sambil menekankan kekuatan AS yang sedang merosot.

Pergeseran dalam spektrum politik internasional ini telah memengaruhi hubungan diplomatik Turki juga, menempatkan negara itu pada posisi yang berhasil dihindari selama tiga dekade: harus memilih sisi antara AS dan Rusia. Dikotomi ini, yang secara bertahap menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir, mencapai puncaknya ketika AS baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki atas pembelian rudal S-400 negara itu dari Rusia.

“Hal yang mendorong Turki untuk membeli rudal S-400 adalah erosi kepercayaan dengan AS,” kata profesor Tarık Oğüzlu, seorang akademisi di Universitas Sains Antalya, menganalisis parameter yang mengarah pada situasi saat ini.

AS mengumumkan sanksi awal bulan ini untuk menghukum Turki karena pengadaan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia yang canggih, di bawah undang-undang AS yang dikenal sebagai CAATSA yang bertujuan untuk melawan pengaruh Rusia. Ini adalah pertama kalinya CAATSA digunakan untuk menghukum sekutu AS. Sanksi tersebut menargetkan Lembaga Industri Pertahanan Turki (SSB), Dimana Presiden SSB, Ismail Demir, dan tiga karyawan lainnya mewakili seluruh republik. 

Turki menyatakan bahwa pembelian S-400 bukanlah pilihan tetapi suatu keharusan bagi Turki karena tidak dapat memperoleh sistem pertahanan udara dari sekutu NATO mana pun dengan persyaratan yang memuaskan. Sementara Washington mengatakan S-400 menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas. Turki, bagaimanapun, menekankan bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak menimbulkan ancaman bagi aliansi atau persenjataannya.

“Turki bermain dengan keseimbangan kekuatan, yang merupakan permainan yang diperlukan bagi negara.” Turki mengatakan mereka berpihak pada NATO akan tetapi tidak berkewajiban kepada NATO, sebagaiman seharusnya diplomasi yang seimbang itu,” lanjut Oğuzlu.

Tapi ini bukan pertama kalinya Turki mencari keseimbangan dalam perputaran politik global negara-negara.

Tetap netral selama sebagian besar Perang Dunia II, Turki mendeklarasikan perang melawan Jerman tidak lama sebelum perang modern itu berakhir. Karena munculnya Uni Soviet sebagai kekuatan ekspansionis, Turki membuat keputusan sadar untuk berpihak pada Blok Barat, menjadi anggota NATO dan mendapat manfaat dari bantuan Marshall yang diberikan oleh AS pada saat itu.

Meskipun beberapa topik kritis seperti krisis Siprus dan surat Johnson yang terkenal memaksa Turki untuk mempertimbangkan kembali komitmen penuhnya kepada aliansi AS sambil memperbaiki hubungan dengan Soviet, negara tersebut tetap bersama Blok Barat hingga akhir Perang Dingin pada tahun 1991.

“Selama sebagian besar periode Perang Dingin, Turki tetap berada di belakang arus politik internasional,” kata akademisi Kemal Kirişçi dalam artikelnya tahun 2016 “Perubahan dalam Perilaku Kebijakan Luar Negeri Turki”.

“Turki, selama periode ini, adalah sekutu setia Blok Barat. Pada dasarnya, parameter perilaku kebijakan luar negerinya ditentukan oleh urgensi strategis dari sekutu NATO yang terkemuka. Hanya beberapa kali Turki berhasil mencapai garis depan internasional politik biasanya dalam konteks krisis dalam hubungannya dengan Yunani atau Siprus,” ujarnya.

“Namun,” lanjutnya,” sejak akhir Perang Dingin, Turki tiba-tiba tampak telah terdorong ke garis depan politik internasional.”

Presiden AS Donald Trump, kiri tengah, berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kanan tengah, sebagai Presiden Recep Tayyip Erdoğan, kanan kedua, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, kedua kiri, melihat, di sela-sela G-20 KTT di Osaka, Jepang, 29 Juni 2019.
Presiden AS Donald Trump, kiri tengah, berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kanan tengah, sebagai Presiden Recep Tayyip Erdoğan, kanan kedua, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, kedua kiri, melihat, di sela-sela G-20 KTT di Osaka, Jepang, 29 Juni 2019.

Turki mempertahankan politik yang “Multi peran-Multi aktor”

Upaya Turki untuk memperkuat hubungan dengan berbagai organisasi dan negara di era pasca-Perang Dingin sering disalahartikan sebagai pergeseran poros yang berasal dari ketegangan hubungan negara dengan AS dan proses aksesi UE, yang telah menemui jalan buntu. Namun, para pejabat Turki menggarisbawahi bahwa Turki menghargai sekutunya tetapi pada saat yang sama bertujuan untuk meningkatkan jumlah mitranya di arena internasional. Ankara telah lama menekankan bahwa meningkatkan hubungan dengan negara tertentu tidak berarti menyerah pada sekutunya saat ini.

“Setelah Perang Dingin, Turki mencapai titik yang memungkinkan konsolidasinya antara Timur dan Barat, dengan menjadi titik paling barat di timur dan titik paling timur di barat,” kata Tutku Dilaver, seorang analis di Center for Eurasian Studies (AVIM)”, Turki merupakan sebuah bangsa yang akarnya ada di Timur sehingga tidak ada kemungkinan untuk menjauh dari Timur. Namun, tidak ada kemungkinan memutuskan hubungan dengan Barat juga. Untuk Turki, seperti (Presiden Recep Tayyip) Erdogan sering mengatakan, Barat dan Timur adalah bukanlah sebuah alternatif antra satu dengan yang lain, akan tetapi Turki memiliki peran konsolidasi dalam hal ini”, Jelas Dilaver.

“Hubungan Turki dengan “Timur” tidak hanya Rusia tetapi juga Asia Tengah dan Timur-Tengah secara umum, dimana selama ini diartikan secara salah.

Namun, kami melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada tren peningkatan ‘Asia Baru’ dalam politik Turki. Hal ini dapat menyebabkan berita seperti Turki beralih dari sikap pro-Baratnya, tapi ini akan menjadi interpretasi yang salah. Tren dan kebijakan seperti itu hanya bisa menunjukkan fleksibilitas kebijakan luar negeri Turki,” Katanya.

Oğuzlu mengatakan bahwa ada satu hal yang diminta Turki dari NATO: Bahwa Turki meminta NATO menghormati tuntutannya untuk otonomi strategis dan beraliansi.

“Barat perlu menyingkirkan pikiran dan kebiasaan lamanya. Turki tidak memiliki masalah dengan tatanan internasional liberal, demokrasi dan kapitalisme. Namun, ia menuntut lebih banyak perwakilan di wilayah internasional, yang tampaknya disangkal oleh Barat,” menurut Oğuzlu.

Menurut Dilaver, sanksi AS lebih merupakan cerminan politik dalam negeri AS daripada struktur kelembagaan NATO, menciptakan keretakan dengan AS daripada mengasingkan Turki dari blok tersebut.

“Meningkatnya sentimen anti-Turki dalam politik domestik AS dan keinginan para senator untuk ‘memberikan pelajaran kepada Turki’ mengarah pada keputusan ini,” katanya.

Namun, menurut profesor Elizabeth Shakman Hurd dari Northwestern University, kerangka bipolar era Perang Dingin ini sebenarnya tidak lagi membantu dalam memahami politik internasional, dan karena pandemi tersebut, publik AS tertarik pada politik global.

“Secara umum, pada saat ini, kebanyakan orang Amerika dilanda tekanan ekonomi dan emosional dari pandemi dan tidak memiliki banyak energi tersisa untuk mengkhawatirkan politik global. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi di Turki atau di Rusia, ” dia berkata.

Pemimpin membentuk diplomasi

Meski begitu, Hurd memaparkan bahwa kekuatan pemimpin “pasti” menjadi faktor penentu dalam hubungan ketiga negara tersebut.

“Saya berharap tim Biden kembali kepada fatsun politik yang kurang lebih telah diterapkan pada kebijakan luar negeri era Obama, dengan hubungan yang jauh lebih dingin dengan Rusia. Pendinginan ini hampir pasti akan berdampak positif pada hubungan AS-Turki. “Saya tidak akan terkejut jika ada pemulihan hubungan AS-Turki di beberapa titik dalam beberapa tahun mendatang, terutama jika ada pergantian kepemimpinan di pihak Anda seperti yang akan terjadi pada kami,” dia menggarisbawahi.

Sanksi AS datang pada saat yang sulit di Ankara dan hubungan Washington yang pahit ketika Presiden terpilih Demokrat Joe Biden bersiap untuk menjabat pada 20 Januari, menggantikan Donald Trump yang sedang menjabat dari Partai Republik. Dalam sebuah video yang muncul pada bulan Agustus, Biden mengatakan dia akan mencari perubahan rezim di Turki dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja dengan “kepemimpinan oposisi” di negara itu untuk menggulingkan Erdoğan dalam pemilihan umum Turki 2023. Sementara pernyataan itu menyebabkan keributan awal di Turki, pihak berwenang Turki baru-baru ini menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja dengan Biden selama kekhawatiran Turki dihormati.

“Kami melihat bahwa dengan terpilihnya Biden, Turki mulai mengirim pesan positif ke Barat sekali lagi. Tampaknya tidak mungkin bagi Turki untuk mengikuti Rusia secara membabi buta,” kata Oğuzlu. “Hal yang penting bagi Turki adalah hubungan antara AS dan Rusia. Jika mereka menjaga hubungan yang berkelanjutan, itu akan menguntungkan Ankara. Jika mereka tegang, ini juga akan menimbulkan ketegangan bagi Ankara. Kita tahu bahwa Biden memiliki kecenderungan anti-Rusia. “

Efektivitas peran yang dimainkan para pemimpin dalam diplomasi dan pembuatan kebijakan telah lama diperdebatkan. Pekerjaan paling awal tentang masalah ini kembali ke Perang Dunia II, saat negosiasi sering kali bergantung pada kepribadian para pemimpin nasional dan pengaruh pribadi mereka dalam politik domestik dan dunia.

Sementara beberapa ahli berpendapat bahwa para pemimpin politik tidak memiliki dampak dramatis pada politik, karena pada akhirnya, mereka harus bekerja dalam kerangka sistem internasional yang ada, yang lain menyatakan bahwa jika para aktor utama berbeda, sejarah mungkin mengambil arah yang berbeda. Beberapa pakar mengklaim bahwa pemimpin dengan kepribadian yang kuat efektif dalam hubungan mereka dengan orang lain, memiliki pengaruh keseluruhan yang lebih besar pada hubungan politik bilateral.

Ketika berbicara tentang upaya diplomatik Turki dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang berpendapat bahwa hubungan pribadi Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan presiden dan pemimpin dunia lainnya adalah variabel unik dalam menentukan bagaimana segala sesuatunya berkembang. Terutama ketika berurusan dengan negara-negara seperti Rusia dan AS, dua sekutu paling strategis Turki, komunikasi pribadi Erdogan dengan Trump dan Putin adalah faktor kunci, menurut banyak pakar dan analis. Hubungan AS-Rusia bahkan sempat mengalami masa tenang berkat komunikasi yang cukup baik antara Trump dan Putin, membayangi permusuhan tradisional antara keduanya.

Sementara para pemimpin penting dalam mengelola hubungan diplomatik, Dilaver menyatakan bahwa dalam hal AS, lobi masih memegang kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

“Dalam dunia sekarang ini, dapat dikatakan bahwa hubungan diplomatik antar negara sangat bergantung pada pemimpin negara dan karakteristik pribadinya. Namun, bagi AS, variabel yang penting adalah lobi. Meningkatnya lobi anti-Turki di beberapa tahun terakhir telah berdampak negatif pada hubungan Turki-AS, “katanya.

Presiden Recep Tayyip Erdoğan menerima Wakil Presiden saat itu, Joe Biden, sekarang presiden terpilih, di Ankara, 24 Agustus 2016. (Foto oleh Presidensi Turki)
Presiden Recep Tayyip Erdoğan menerima Wakil Presiden saat itu, Joe Biden, sekarang presiden terpilih, di Ankara, 24 Agustus 2016. (Foto oleh Presidensi Turki)

Turki, Rusia berbagi keseimbangan ‘unik’

Ketika berbicara tentang hubungan antara Turki dan Rusia, Dilaver menggambarkan hubungan itu tergantung dalam keseimbangan “unik”.

“Kami dapat mengatakan bahwa hari ini, hubungan Turki-Rusia memiliki keseimbangan yang unik. Keduanya dapat duduk di sisi yang berlawanan di meja dalam beberapa kasus, sementara di kasus lain mereka duduk berdampingan. Namun, sejauh ini, melalui dialog bilateral, mereka berhasil. bekerja sama di berbagai bidang meski tidak sependapat, ”ujarnya.

Menurutnya, krisis seperti Nagorno-Karabakh dan masalah S-400 seharusnya tidak menguji hubungan dan dapat ditangani secara efektif melalui dialog bilateral.

“Kami tidak dapat mengatakan bahwa ada aliansi klasik antara keduanya karena Turki adalah sekutu NATO, yang berarti bahwa untuk menjadi sekutu sejati Rusia, ia harus meninggalkan NATO dan bergabung dengan CSTO, yang sangat tidak mungkin. Namun, Meski begitu, kita bisa melihat bahwa dialog bilateral antara keduanya akan terus berlanjut dengan peningkatan komunikasi dalam waktu dekat,” tegas Dilaver.

Bagi Oğuzlu, meski ada keseimbangan antara Turki dan Rusia, itu sulit.

“Hubungan Turki-Rusia membaik dengan keseimbangan yang sangat rapuh. Sepertinya ada komunikasi yang baik antara keduanya. Namun, masalah dengan kemungkinan menyebabkan krisis masih valid, menunggu untuk diselesaikan,” katanya.

“Misalnya,” lanjutnya, “meskipun solusi telah dicapai di Nagorno-Karabakh, kami tahu bahwa Turki dan Rusia jauh dari posisi yang sama.”

Oğuzlu menyatakan bahwa untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan diplomatik dan hubungan yang mapan dengan AS, Turki perlu membela dirinya sendiri.

“Turki perlu menyuarakan dengan lantang mengapa Barat membutuhkannya sebagai sekutu. Keberpihakan Turki dengan Barat akan memperkuat Barat. Biden tampaknya sudah menginginkan ini, yang akan mengharuskannya untuk mempertahankan Turki sebagai sekutu tradisional. Namun, jika dia bertindak jika tidak, dan terus mengkritik Turki atas hak asasi manusia, dll, maka dia akan menyebabkan Turki semakin dekat dengan China dan Rusia, ”ujarnya.

*Penulis adalah analis tetap politik hukum internasional di Dailysabah.com

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here