Turki Membatalkan Konvensi Istanbul

0
51
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

BERITATURKI.COM, Ankara. Melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan pada tanggal 19 Maret 2021, Turki telah membatalkan Konvensi Istanbul. Surat keputusan ini diedarkan melalui surat kabar resmi pemerintah yang bernomor 31429 pada tanggal 20 Maret 2021. Konvensi Istanbul sangat sering diperdebatkan pada permasalahan LGBT. Meski demikian konvensi ini selalu dikaitkan dengan permasalahan “Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Tekait keputusan ini Menteri Sosial, Keluarga dan Tenaga Kerja Zehra Zümrüt Selçuk dan Direktur Komunikasi Kepresidenan Fahrettin Altun juga ikut bicara.

Konvensi Istanbul merupakan Konvensi Majelis Eropa tentang Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita dan Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Perjanjian yang disahkan pada tanggal 10 Mei 2011 ini adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional di bawah naungan Majelis Eropa. Adapun isi surat tentang keputusan pembatalan Konvensi Istanbul yang bernomor 3718 sebagai berikut:

 “Berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 pasal ke-3, Konvensi Majelis Eropa yang memiliki keterkaitan dengan Pemberantasan Kekerasan terhadap Wanita dan Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ini yang mana pernah ditandatangani atas nama Pemerintah Republik Turki pada tanggal 11 Mei 2011 serta pernah disetujui oleh keputusan Dewan Mentri yang bernomor 2012/2816 ini, dengan ini dinyatakan dibatalkan”

Pada sebuah tayangan lansung di station TV A-Haber, Seorang Pengacara yang bernama Ozgecan memberikan ungkapan terkait penghapusan Konvensi Istanbul ini. Adapun ungkapannya sebagai berikut “Semua orang juga tahu bahwa pada tahun 2011 perjanjian ini ditandatangani di Istanbul. Kita pun tanpa mengetahui lebih jelas isi konvensi ini kita telah menyetujui Konvensi Istanbul. Dan kita menjadi pihak yang mendukung dan membawa konvensi ini ke Majlis Eropa. Maka dari itu Turki menjadi Negara pendiri sekaligus pendukung konvensi ini. Hal yang membuat banyak pihak mendukung konvensi ini yaitu keberadaannya di dunia internasional. Ada 11 negara menandatangani tetapi tidak menerapkannya. Ada beberapa Negara juga menyatakan kekurangan akan konvensi ini. Ada banyak negara seperti Inggris, Ukraina, Slovenia, Latvia, Bulgaria, Hongaria dan beberapa negara lainnya yang menandatangani tetapi tidak menerapkannya. Konvensi ini membahas tentang struktur keluarga, akan tetapi konvensi ini memiliki banyak kekurangan pada nilai hukum itu sendiri, maka dengan alasan ini banyak Negara memilih untuk tidak menerapkannya. Maka dari alasan yang sama kita tidak perlu menerapkan konvensi ini. Selain itu undang-undang Negara kita sendiri sudah cukup lengkap dalam hal pemuatan semua jenis tindakan dan pasal hukuman untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.”

Direktur Komunikasi Kepresidenan Fahrettin Altun

Terkait akan hal ini Direktur Komunikasi Kepresidenan Fahrettin Altun mengungkapkan pada twitternya, bahwa :

“Dari dulu hingga hari ini, selama kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dengan tekad yang kuat kita terus berusaha mendukung keterlibatan kaum hawa baik di kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perempuan bukanlah objek, mereka merupakan subjek penting dalam kehidupan. Maka kita selalu mengatakan Wanita kuat Turki pun kuat.”

Menteri Sosial, Keluarga dan Tenaga Kerja Zehra Zümrüt Selçuk

Menteri Sosial, Keluarga dan Tenaga Kerja Zehra Zümrüt Selçuk juga mengungkapkan sebuah pernyataan pada akun media sosialnya. Pernyataan tersebut sebagai berikut:  

“Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan memerangi kejahatan ini adalah bagian dari dukungan terhadap hak asasi manusia. Terkait dengan permasalahan ini kami terus berjuang untuk melawan kekerasan ini, baik pada hari ini maupun pada hari esok dengan prinsip tanpa memberikan toleransi apapun terhadap para pelaku kejahatan. Sejak tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden kita bapak Recep Tayyip Erdogan, kita telah menerapkan beberapa peraturan penting untuk mendukung partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial di negara ini. Jaminan hak-hak perempuan adalah undang-undang dasar yang berlaku saat ini. Sistem perundang-undangan kita selalu bisa kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan secara dinamis dan cukup kuat.”

Sumber : Sabah.com.tr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here