Pemerintah Turki Menetapkan Batas Kenaikan Biaya Sewa Properti Senilai 25 Persen

BERITATURKI.COM, Ankara – Pada hari rabu (8/6) Majelis Nasional Agung Turki mengesahkan aturan terbaru terkait batas kenaikan biaya sewa properti. Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa kenaikan biaya sewa properti tidak boleh melebihi 25 persen dari harga sewa tahun sebelumnya. Aturan ini berlaku hingga tanggal 1 Juli 2023.

Rancangan Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Kejaksaan dan Kode Kewajiban Turki, setelah disahkan di Majelis Nasional Agung Turki, maka ia mulai diberlakukannya.

Jika tingkat perubahan indeks harga konsumen tahun sewa sebelumnya di bawah 25 persen dibandingkan dengan rata-rata 12 bulan, tingkat perubahan akan berlaku. Aturan ini juga akan berlaku untuk perjanjian sewa lebih dari satu tahun. Kontrak yang dibuat melebihi tarif ini akan dianggap tidak sah dalam hal jumlah kelebihan. Ketentuan ini juga akan diterapkan dalam hal keputusan yang akan diambil oleh hakim menurut peraturan “jika tidak dibuat kesepakatan oleh para pihak, harga sewa harus ditentukan oleh hakim secara adil, dengan mempertimbangkan situasi properti yang disewa, asalkan tidak melebihi tingkat perubahan sesuai dengan rata-rata 12 bulan dalam indeks harga konsumen tahun sewa sebelumnya”.

Kecuali bagi calon hakim yudikatif dan administrasi kehakiman dan calon jaksa serta mereka yang berprofesi sebagai hakim dan jaksa, mereka yang bekerja sebagai staf atau jabatan di lembaga dan organisasi publik juga dapat melakukan magang kejaksaan selama menjalankan tugasnya. Kenyamanan yang diperlukan akan disediakan oleh unit terkait untuk magang.

Di provinsi-provinsi di mana terdapat lebih dari satu asosiasi pengacara, kantor bantuan hukum akan didirikan oleh setiap asosiasi pengacara.

Penugasan yang akan dilakukan atas permintaan otoritas kehakiman akan dilakukan melalui sistem informasi elektronik yang dibuat oleh Persatuan Asosiasi Pengacara Turki, dengan mempertimbangkan kesetaraan di antara para pengacara di provinsi tersebut.

Prinsip-prinsip distribusi antara asosiasi pengacara ditentukan untuk alokasi yang ditransfer ke rekening Persatuan Asosiasi Pengacara Turki oleh Kementerian Keuangan dan Keuangan untuk digunakan untuk layanan bantuan hukum. Dengan demikian, distribusi uang yang dikirim dari tunjangan antara asosiasi pengacara akan didasarkan pada penilaian. Dalam penilaian, 5 poin dasar akan diberikan kepada setiap asosiasi bar. Poin yang akan ditambahkan ke skor dasar ini akan ditentukan berdasarkan jumlah anggota asosiasi pengacara dan populasi provinsi. Satu poin untuk setiap 50 pengacara anggota yang terdaftar di Asosiasi Pengacara; Berdasarkan populasi provinsi, satu poin akan ditentukan untuk setiap 5 ribu populasi dan ditambahkan ke skor baron.

Di provinsi di mana terdapat lebih dari satu asosiasi pengacara, 40 persen dari total skor yang akan ditentukan untuk setiap 5 ribu penduduk akan dihitung secara merata di antara asosiasi pengacara di provinsi tersebut, dan sisanya akan dihitung dengan membagi jumlah total pengacara terdaftar di provinsi itu dengan jumlah anggota setiap asosiasi pengacara, akan didistribusikan menurut poin.

Kemudian, di dalam Musyawarah Besar dibahas UU Lingkungan, yang meliputi pengaturan tentang mucilage dan zonasi, dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Tertentu.

Sumber : Anadolu Agency

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here