Parlemen Turki Menyetujui RUU Pembatalan Sidang Kudeta 1960 Terhadap Adnan Menderes.

0
107

RUU tersebut menyatakan alasan hukum untuk mengadili, menghukum dan eksekusi Perdana Menteri Adnan Menderes, dan dua pejabat lainnya setelah kudeta 1960 dinyatakan batal demi hukum.

Parlemen Turki menyetujui RUU membatalkan persidangan kudeta 1960
Parlemen Turki mengadakan sidang perdana di Pulau Demokrasi dan Kebebasan (Yassiada) Tempat Adnan Menderes digantung pada Tahun 1960.

BERITATURKI.COM, Istanbul| Parlemen Turki meratifikasi undang-undang yang menyatakan dasar hukum untuk persidangan tahun 1960 dan eksekusi perdana menteri Turki dan dua anggota kabinet lainnya adalah batal demi hukum. 

Semua partai yang diwakili didalam parlemen menyuarakan kata sepakat dan dukungan untuk RUU tersebut, termasuk oposisi.

Setelah kudeta, pada tahun 1960, pengadilan militer mengadili Adnan Menderes, perdana menteri pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu, bersama dengan dua anggota terkemuka Partai Demokrat (DP), yang mengakibatkan eksekusi mereka pada tahun berikutnya.

Bergerak untuk membatalkan rasionalisasi hukum untuk persidangan, sebuah RUU yang diajukan oleh Ketua Parlemen Mustafa Şentop mengatakan pengadilan era kudeta telah melampaui kekuasaannya dan melanggar hak-hak dasar dan kebebasan.

Sidang berlangsung di Yassiada, salah satu Kepulauan Pangeran Ottoman di Laut Marmara sebelah tenggara Istanbul. Berganti nama menjadi Pulau Demokrasi dan Kebebasan pada tahun 2013 yang lalu

Bulan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan meresmikan Pulau Demokrasi dan Kebebasan untuk memperingati 60 tahun kudeta militer pertama negara itu pada 27 Mei 1960.

“Sebenarnya, itu bukan pengadilan tetapi pembunuhan hukum oleh mereka yang melanggar Konstitusi dengan mengatur kudeta dan menuduh penguasa sah negara itu melanggar Konstitusi,” kata Erdogan dalam sambutan peresmian pulau Demokrasi dan Kebebasan itu.

Di bawah RUU itu, catatan kriminal dan arsip para korban persidangan kudeta akan dihapuskan oleh Kementerian Kehakiman Turki, sekaligus memulihkan nama baik mereka.

RUU ini juga membuka jalan bagi kompensasi untuk kerugian yang diderita oleh para korban kudeta serta santuann yang akan diberikan kepada seluruh keluarga korban./AA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here