Milli Görüş, Necmettin Erbakan dan Islamisme Turki

    0
    463
    Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Majelis Pertimbangan KAMMI Turki, Mahasiswa Ph.D Studi Keamanan Internasional – Turkish National Police Academy

    Ideologi Milli Görüş

    Milli Görüş adalah nama gerakan politik keagamaan yang diwujudkan di Turki dalam perjuangan politik kelompok Islam. Istilah Milli Görüş seiringan muncul ketika Necmettin Erbakan, pendiri gerakan dan inspirasi ideologisnya pertama kali membentuk Milli Nizam Partisi (MNP) pada tahun 1970. Erbakan kemudian membangun ideologi Milli Görüş dengan dua konsep : Milli Görüş (pandangan nasional) dan Adil Düzen (tatanan keadilan). Gerakan ini mewujudkan afiliasinya dengan pandangan dan persepsi komunitas Abraham.

    Meskipun kata “milli” berasal dari kata “millet” yang berarti bangsa, Milli Görüş melacak asal katanya kembali ke Al Qur’an yaitu “millet” yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Menurut Al Qur’an, konsep “millet” berarti komunitas yang berkumpul di sekitar seorang Nabi dan nilai-nilai yang disampaikannya (QS. An-Nisaa : 125, QS. Al-An’am : 161), konsep itu tidak merujuk pada suatu bangsa atau etnis. Sedangkan “görüş” memiliki arti “pandangan” atau “persepsi”.

    Gonul Tol & Yasemin Akbaba dalam Islamism in Western Europe : Milli Görüş in Germany menjelaskan Milli Görüş adalah komunitas Islam yang secara komprehensif mengatur kehidupan umat Islam. Dalam manifesto Milli Görüş yang diterbitkan pada tahun 1975, Erbakan menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama, industrialisasi, pembangunan dan kemandirian ekonomi dalam membangun “tatanan adil” yang melindungi hak orang-orang yang kurang beruntung dan tertindas secara sosial.

    Menurut ideologi Milli Görüş, keadilan sangat penting dan terkait erat dengan Islam. Model politik atau sosial apa pun yang menyimpang dari Islam dipandang cenderung tidak adil. Manifesto Milli Görüş pada saat itu menganggap Pasar Bersama Eropa sebagai upaya untuk asimilasi dan de- Islamisasi Turki. Milli Görüş kemudian menyerukan hubungan ekonomi dan politik yang lebih dekat dengan negara-negara Muslim.

    Erbakan dan Partai Politik Islam

    Angel Rabasa & F. Stephen Larrabee dalam The Rise of Political Islam in Turkey menyebutkan bahwa ekspresi politik pertama dari serangkaian partai Islam yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan adalah pembentukan Milli Nizam Partisi (MNP) pada Januari 1970. Partai ini mendukung wacana tatanan ekonomi dan sosial baru berdasarkan prinsip “nasional” yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Barat. Dalam pandangan MNP, identitas dan masa depan Turki adalah dengan dunia Muslim, bukan dengan Barat. MNP dibubarkan setelah intervensi militer pada tahun 1971 dengan alasan karena partai itu menentang sekularisme.

    Pasca pelarangan MNP, Necmettin Erbakan kemudian mendirikan Milli Selamet Partisi (MSP) pada Oktober 1972. Ideologi MSP menyatukan Islam dan nasionalisme Turki, sedangkan slogannya adalah “Yeniden Büyük Türkiye” atau Turki Hebat Sekali Lagi. MSP menyatakan bahwa proses Westernisasi telah memecah-belah masyarakat Turki dan kebijakan industrialisasi yang berdasar pada industri nasional Anatolia akan menciptakan negara yang kuat. Erbakan kemudian menyerukan penciptaan Pasar Bersama Muslim, dengan dinar Islam sebagai mata uang bersama dan pengembangan Aliansi Pertahanan Muslim.

    Pada periode 1970-an, MSP memantapkan dirinya sebagai aktor penting dalam kehidupan politik Turki. Partai ini mendapatkan posisi ketiga dalam pemilu 1973, dengan 12 persen suara dan 11 persen kursi di parlemen. Erbakan membentuk pemerintahan koalisi dengan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dan menjadi wakil perdana menteri di bawah pemerintahan Bülent Ecevit. Setelah koalisi berakhir, MSP bergabung dengan pemerintah Front Nasional yang dipimpin oleh Süleyman Demirel pada tahun 1975 dan 1977.

    Kebangkitan Refah

    Setelah kudeta militer pada pada tahun 1980, MSP juga dibubarkan bersamaan dengan partai politik lainnya. Ketika militer kembali ke baraknya pada tahun 1983, Erbakan mendirikan partai baru lainnya yaitu Refah Partisi. Ideologi Refah tidak berbeda jauh dengan MSP dan MNP. Kecenderungan politik dan ekonomi masyarakat Turki pada periode 1980 hingga 1990-an menguntungkan kelompok Milli Görüş. Baik militer maupun pemerintah mendukung pandangan nasionalis tentang Islam. Kelas menengah baru, gerakan dan jaringan Islamis juga menyediakan modal sosial untuk membangun jaringan bisnis dan NGO.

    Dampaknya, kelompok Milli Görüş menyaksikan kebangkitan yang kuat pada awal 1990-an. Dalam pemilihan lokal Maret 1994, Refah mendapatkan 19 persen suara dan memenangkan kursi walikota di 28 kota, termasuk dua kota terbesar di Turki, yaitu Istanbul (Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki saat ini) dan Ankara (Melih Gökçek). Dalam pemilu nasional 1995, Refah mendapatkan 21,6 persen suara dan membentuk koalisi dengan Doğru Yol Partisi (DYP) dan mengantarkan Necmettin Erbakan sebagai perdana menteri Turki. Kemenangan Refah mengirimkan gelombang kejutan pada kubu sekuler, terutama militer. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, Turki dipimpin oleh partai dan perdana menteri Islamis.

    Pada 28 Februari 1997, Dewan Keamanan Nasional yang didominasi militer memberikan Erbakan daftar rekomendasi untuk pelarangan aktivitas anti sekularisme. Erbakan menolak keras penerapan rekomendasi tersebut. Militer melakukan sejumlah manuver politik dan memobilisasi sejumlah partai sekuler untuk memaksa Erbakan mengundurkan diri dari kursi perdana menteri pada Juni 1997. Peristiwa tersebut merupakan kudeta “sunyi” terhadap pemerintahan Islamis. Pada Januari 1998, Refah Partisi dilarang, kemudian Erbakan dan para pendukung utamanya dilarang berpolitik selama lima tahun.

    Perpecahan dan Lahirnya AKP

    Pasca pelarangan Refah Partisi, Erbakan membentuk partai baru bernama Fazilet Partisi dan tidak lama setelahnya juga mengalami nasib serupa dan dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada Juni 2001. Pelarangan ini memicu keretakan ideologis dalam gerakan Milli Görüş yang memunculkan dua faksi berbeda. Faksi tradisionalis (Gelenekçiler) yang berpusat pada Erbakan dan wakilnya, Recai Kutan, yang menentang setiap perubahan ideologis serius dalam tubuh gerakan.

    Sementara faksi reformis (Yenilikçiler) yang lebih muda, dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan dan rekannya Abdullah Gül. Faksi ini berpendapat bahwa partai perlu mereformasi pendekatannya pada sejumlah isu mendasar, terutama demokrasi, hak asasi manusia dan hubungan dengan Barat. Kaum reformis juga menyerukan pengelolaan demokrasi internal partai yang lebih luas.

    Perbedaan tidak dapat dibendung lagi dan menimbulkan perpecahan politik, kelompok tradisionalis dan generasi politisi senior di sekitar Erbakan mendirikan Saadet Partisi dengan Recai Kutan sebagai ketua partai. Saadet Partisi tetap menganut nilai tradisional gerakan dan enggan melakukan kompromi praktis dengan kekuatan sekuler untuk memperluas dukungan politik mereka.

    Sebaliknya, kaum reformis memutuskan untuk keluar dari Milli Görüş dan mendirikan partai baru yaitu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) dengan Erdoğan sebagai ketua partainya. Para pendiri AKP bersikap terbuka untuk melakukan kerjasama dengan kekuatan politik sekuler. AKP juga menyatakan  kesetiaan partai pada nilai-nilai dasar sekularisme dan konstitusi Republik Turki, sebuah sinyalemen munculnya Post-Islamisme dalam sejarah gerakan Islam di Turki. AKP mendefinisikan dirinya bukan sebagai partai Islam tetapi lebih sebagai partai demokratis konservatif mirip dengan partai demokrasi Kristen di Eropa Barat.

    Seperti yang kita ketahui, AKP kemudian memenangkan pemilu nasional 2002 dan kemudian mengantarkan Erdoğan menjadi perdana menteri. Namun keberhasilan AKP tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan, Necmettin Erbakan dan Milli Görüş. Melihat pembelaan Erdoğan terhadap masalah umat Islam seperti krisis Palestina, Suriah, dan Rohingya, terlihat AKP masih menjaga “semangat ideologis” dalam sikap politik mereka.

    Tentu saja hal ini masih sejalan dengan “tatanan keadilan” dan pembelaan terhadap kaum tertindas seperti yang dicita-citakan dalam manifesto Milli Görüş. Nampaknya, konflik terjadi hanya dalam lingkup “strategi jangka panjang” tetapi AKP tetap mewarisi cita-cita Erbakan dan Milli Görüş dalam perjuangannya.

    Oleh: Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Majelis Pertimbangan KAMMI Turki Mahasiswa Ph.D Studi Keamanan Internasional – Turkish National Police Academy

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here