Krisis Turki dan Efek Domino Perang Dagang

0
107

M. Syaroni Rofii

(Doktor Alumni Universitas Marmara Istanbul)

Jakarta -Perang dagang yang dikumandangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memakan korban. Kali ini Turki menjadi negara yang paling terkena dampak dari kebijakan ketat Washington. Nilai tukar mata uang Turki, lira yang sepanjang 2011 hingga 2016 berada di kisaran 1 dolar setara 2 lira kini berubah drastis menjadi 1 dolar setara 6 lira. Sebuah rekor depresiasi tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Melemahnya nilai tukar lira terhadap dollar dan euro tidak lepas dari situasi politik domestik dan politik internasional. Pada level domestik, Turki baru saja memasuki era baru sistem presidensial di mana kekuasaan kini berpusat pada presiden. Sosok presiden menjadi penentu utama setiap kebijakan dan memiliki wewenang untuk menunjuk para pembantunya di kabinet. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang baru saja terpilih sebagai presiden melalui pemilu pada Juni 2018 tidak mendapat respons positif dari pasar. Sikap Erdogan yang anti-kompromi terhadap lawan politik membuatnya menjadi figur yang tidak begitu disukai di Barat.

Sementara, penunjukan Berat Albayrak selaku Menteri Ekonomi yang juga menantu Erdogan dianggap kurang tepat menahkodai ekonomi Turki. Profilnya kalah jauh dengan tim ekonomi terdahulu seperti Ali Babacan atau Mehmet Simsek.
Jika dilihat dari tren depresiasi lira, sanksi politik dan ekonomi dari AS memiliki kontribusi paling besar dalam krisis kali ini. Perlu digarisbawahi bahwa memburuknya ekonomi Turki hari ini tidak lepas dari kebijakan keras Trump terhadap Turki terkait penangkapan pendeta Andrew Brunson. Menurut pihak Turki, Andrew Brunson, seorang pendeta berkebangsaan AS, terlibat dalam upaya kudeta pada 2016 sehingga menurut aturan hukum Turki yang bersangkutan harus ditahan.

Sementara, pemerintah AS meminta agar Turki membebaskan Brunso, tapi Turki menolak secara tegas. Turki hanya akan mengembalikan Andrew jika Washington bersedia menyerahkan Fetullah Gulen yang menurut pemerintah Turki merupakan aktor utama di balik kudeta 15 Juli 2016 (Hurriyet Daily, 13/8).

AS dan Turki telah melakukan negosiasi cukup lama untuk membebaskan warganya dari Turki. Begitu juga dengan Turki yang telah meminta sejak lama agar Fetullah Gulen diserahkan ke pemerintah Turki. Dalam perkembangannya, masing-masing pihak berada dalam posisi bertahan, dan momentum perang dagang memperburuk situasi tersebut.

Trump vs Dunia
Dalam dua bulan terakhir, Trump memang menebar ancaman perang dagang dengan China dan Uni Eropa terkait pencabutan bebas biaya masuk baja dan aluminium. China dan Eropa mengancam balik jika AS mengambil kebijakan sepihak menyangkut transaksi ekspor-impor yang selama ini berlaku.

Kemudian, Turki masuk dalam lingkaran perang dagang dengan AS dalam suasana yang kurang tepat. Sebab, AS di bawah pemerintahan Trump terlihat seperti free rider (pengendara bebas) yang tidak terlalu berpikir pada risiko jangka panjang. Dengan kalkulasi ekonomi yang sangat pragmatis Trump menegasikan sejarah panjang hubungan AS-Turki yang juga anggota NATO.
Pemimpin Turki sangat menyadari bahwa melemahnya nilai tukar lira terhadap dolar tidak lepas dari campur tangan kebijakan AS. Sikap AS ini kemudian memancing komentar Erdogan yang mengatakan bahwa “mereka memiliki dolar, sementara kita memiliki Tuhan dan rakyat”, sembari meminta rakyat Turki menukarkan dolar mereka.

Erdogan juga sempat menulis artikel di Harian New York Times, mengingatkan sejarah kemitraan AS dan Turki sebagai upaya untuk mengingatkan Trump. Namun, upaya tersebut ternyata tidak digubris oleh Trump. Justru, dengan gestur yang terlihat arogan, lewat Twitter Trump menyebut dolar begitu digdaya terhadap lira (New York Times, 10/8; Hurriyet Daily, 13/8).

Di luar cerita sanksi ekonomi, terdapat sebuah fakta menarik terkait reaksi para pihak terkait potensi krisis ekonomi di Turki. Di level domestik, Faiz Oztrak selaku wakil ketua umum partai oposisi CHP menyatakan sikap bahwa mereka mengkritisi kebijakan pemerintahan Erdogan namun akan bahu-membahu sebagai bangsa untuk menentang kebijakan AS terhadap Turki.
Reaksi yang sama juga ditunjukkan oleh para pemimpin negara dan komunitas regional. Seperti reaksi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel yang mengharapkan agar perang dagang yang dilancarkan oleh AS segera dihentikan. Merkel mengatakan bahwa Jerman menginginkan agar Turki tetap sejahtera, dan berharap destabilitas ekonomi tidak terjadi di Turki karena Jerman juga memiliki kepentingan terkait stabilitas ekonomi Turki yang juga merupakan salah satu mitra dagang paling penting. (Hurriyet Daily, 13/8).

Selain Rusia dan Jerman, Italia, China, Qatar, dan Iran juga merupakan negara-negara yang secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk restorasi ekonomi Turki. Pada akhirnya, perang dagang yang melibatkan AS dan negara-negara di dunia perlu juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir rupiah juga terlihat inferior di hadapan dolar. Ketika AS selaku pionir rezim pasar bebas memulai perang dagang, sudah lebih dari cukup untuk membuat kita lebih berhati-hati dan pasang kuda-kuda jika suatu saat badai krisis itu melanda kita.

Sumber: detiknews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here