Hukum Ottoman Masih Diberlakukan di Pengadilan Syari’ah Lebanon dan Yerusalem

BERITATURKI.COM, Beirut – Hukum Ottoman tetap masih diterapkan di pengadilan Syariah di Lebanon dan Yerusalem Timur.

Sheikh Mohammed Abu Zeyd yang merupakan Kepala Pengadilan Syariah yang melayani Muslim Sunni di Sidon Lebanon memberikan pernyataan kepada koresponden Anadolu Agency.

Abu Zeyd mengatakan bahwa mereka sering menggunakan Mecelle yang dikenal sebagai hukum sipil Kekaisaran Ottoman yang telah disiapkan oleh komite ilmiah antara tahun 1868-1876 di Istanbul dan Hukūk-ı Âile Kanunnamesi (Hukum Keluarga Utsmaniyah) yang dikeluarkan pada 1917.

Saat menyatakan bahwa dengan adanya Tanzimat di Kesultanan Utsmaniyah, Aktivitas penerjemahan hukum Eropa seperti hukum pidana dan hukum maritim dari Perancis Italia dan Jerman telah dimulai, di satu sisi lagi fiqih Islam pun juga telah dikembangkan. Terkait hal ini Abu Zeyd mengatakan, ” Di sini Utsmani bertujuan untuk mentransformasikan teks-teks agama dan teks-teks fikih ke dalam bahasa hukum. Maka, muncullah Mecelle.”

Kadi Ebu Zeyd berkata, “Kami masih menerapkan Mecelle dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hajr dan kesaksian. Hajr berarti mencegah atau membatasi tabungan keuangan orang yang sangat tua atau cacat mental. Kami mendapatkan semua ini dari Mecelle.”

Sheikh Mohammed Abu Zeyd

Saat menyatakan bahwa Hukūk-ı Âile Kanunnamesi terus diterapkan oleh Muslim Sunni di Lebanon secara keseluruhan, Abu Zeyd mengatakan:

“Mecelle sudah kami terapkan sejak pertama kali disusun mengenai masalah hajr dan pembuktian. Hal lain yang kami ambil secara lengkap dan berlaku secara keseluruhan milik Utsmani yaitu Hukūk-ı Âile Kanunnamesi yang dibuat pada tahun 1917. Peraturan ketiga kami terima dari Utsmani adalah Hukum Tanzim-i Mehakim (organisasi pengadilan). Kami menerapkan ini untuk jangka waktu tertentu. Kemudian undang-undang baru diberlakukan pada tahun 1943, kemudian Tanzim-i Mehakim dihapuskan.”

Abu Zeyd menyatakan bahwa ia melihat salah satu pencapaian terbesar Kekaisaran Ottoman yaitu “mengubah banyak pasal yang berbeda menjadi satu undang-undang yang mengikat semua orang”.

Hakim Lebanon ini menggambarkan salah satu kasus terakhir yang ia kuasai menurut hukum Ottoman Mecelle, sebagai berikut:

“Saya punya kasus. Seorang Wanita mengajukan gugatan terhadap suaminya. Salah satu saksi adalah saudara perempuan wanita itu. Kami juga melihat Mecelle. Kami melihat ketentuan di bagian Saksi. Jika dia tidak dalam garis keturunan seperti ibu, bapak, kakek, atau anak, kami menemukan pasal tentang diterimanya kesaksian seorang saudara terhadap saudara laki-laki, jika dia tidak dalam garis keturunan. Kami bertindak sesuai dengan itu.”

Ketika menyatakan bahwa tidak hanya Sunni tetapi juga pengadilan Jafari (Syiah) dan Druze juga memberlakukan hukum Mecelle dalam kasus saksi di Lebanon, Abu Zeyd mengatakan, “Hukum keluarga Ottoman juga diterapkan oleh ketiga pengadilan ini, tetapi tidak semuanya mereka terapkan. Sunni menerapkan semuanya. Syiah dan Druze, hanya menerapkan beberapa aturan saja yang ada di Mecelle.”

Pemberlakuan Mecelle di Yerusalem

Negara lain yang menerapkan Mecelle adalah pengadilan syariah di Yerusalem Timur yang saat ini masih berada di bawah pendudukan Israel.

Saat diwawancarai oleh koresponden Anadolu Agency, Hakim Pengadilan Syariah Islam di Yerusalem Sheikh Muhammad Sarandah mengatakan bahwa dengan perluasan wilayah di mana umat Islam tinggal selama periode Ottoman, peraturan hukum menjadi kebutuhan untuk berlakukan di antara orang-orang muslim.

Hakim Pengadilan Syariah Islam di Yerusalem Sheikh Muhammad Sarandah

Syaikh Sarandah menyatakan bahwa untuk alasan ini, ketentuan hukum disusun untuk mengontrol urusan administrasi selama periode Ottoman dan ini pun diterima oleh semua orang.

Syaikh Sarandah menyatakan bahwa konversi aturan fikih menjadi undang-undang dan penerapan aturan yang sama di semua pengadilan di mana pun mereka berada di Kekaisaran Ottoman adalah yang pertama dalam sejarah Islam, “Setelah munculnya (terpisah dari Ottoman) Negara bagian, masing-masing hukum negara baru yang terpisah dibentuk dan pengadilan Syariah dibagi menjadi beberapa bagian. Ada Pengadilan Syariah khusus dalam kasus pernikahan dan perceraian. Selain itu, pengadilan yang menangani masalah militer dan sipil juga didirikan. Namun, terutama pengadilan Syariah, masih didasarkan pada hukum Ottoman, Mecelle.” ungkapnya.

Apa Itu Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ve Hukūk-ı Âile Kararnâmesi?

Menurut keterangan yang tertulis dalam Ensiklopedia Islam Turki Diyanet Foundation, Hukum tentang hutang piutang, harta benda dan ketentuan hukum perdata di Kekaisaran Ottoman dikenal dengan nama Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye pada tahun 1868-1876, kemudian ketentuan hukum keluarga diberi nama Hukūk-ı Âile Kararnâmesi pada tahun 1917.

Karena keduanya adalah hukum pertama yang disusun berdasarkan hukum Islam, keduanya memiliki arti penting yang luar biasa tidak hanya dalam sejarah hukum Utsmaniyah tetapi juga dalam sejarah hukum Islam. Sebab keduanya telah mempelopori dan mencontohkan hukum yang diberlakukan oleh negara-negara Islam saat ini.

Sumber : Anadolu Agency

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here